Andi Rahmat : APBN 2009 Alami Defisit

04-05-2009 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR dari PKS Andi Rahmat memperkirakan APBN 2009 mengalami defisit cukup besar dan diperkirakan akan sulit menjaga defisitnya pada kisaran 2.5 persen. “Ini akibat adanya pengucuran stimulus tahap dua dan adanya kewajiban kita meningkatkan modal dasar kepada ADB sebesar Rp 500 Miliar,”papar Andi seusai RDP JPSK di Gedung DPR, Senayan, Senin (4/5). Dia menambahkan, pemerintah akan kesulitan menjaga rasio utangnya sedangkan saat ini kita butuh dana yang cukup besar untuk dana stimulus. “kira-kira defisit Rp 500 Miliar kan, dan itu sudah dimasukkan juga,”paparnya. Menyoal menambahnya defisit APBNP, Andi menegaskan, Indonesia harus tetap bertahan menjadi anggota ADB karena itu menjaga peran Indonesia dalam tingkat internasional apalagi perekonomian Indonesia sedang lesuh saat ini. “Nantinya akan ada banyak perubahan dalam semua instrumen di APBNP terutama masalah penerimaan negara,”katanya. Andi menilai mengungkapkan penerimaan pajak yang menjadi andalan Indonesia akan mengalami penurunan drastic dan akan berdampak kepada keseimbangan APBN. “Target pertumbuhan akan menurun, dan tax rasio juga akan berubah,”terangnya. Andi berharap defisit tahun ini tidak akan mencapai tiga persen. "kita berharap bisa tetap stabil, Idealnya tidak sampai tiga persen," tandasnya. Menurut Andi, pemerintah tidak harus memangkas anggaran karena yang utama adalah efektivitas dari penggunaan anggaran. Mulai dari waktu penggunaan dan kondisional dari pengeluaran anggaran. "Karena kalau dipotong, ekonomi bisa masuk ke deflasi trap dan itu bahaya," terangnya. (si)
BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...